Hukum Kesehatan

Banyak sekali kasus medis yang terjadi di Indonesia saat ini dikarenakan pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang, maka dari itu kita harus mengkaji lagi lebih dalam apa saja hak dan kewajiban dokter – pasien serta hukum-hukum kesehatan lainnya.

SUBJEK HUKUM

ø Individu (orang pribadi)

ø Badan hukum (karena hukum memberikan status subjek hukum)

SKEMA HAK DASAR

HUBUNGAN TENAGA KESEHATAN–PASIEN–PROVIDER

ø Pasal 3 UU PK (Praktik Kedokteran)

Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:

Memberikan perlindungan kepada pasien;

Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi;

Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi

ø Pasal 35

Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyaiwewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:

a. Mewawancarai pasien;

b. Memeriksa fisik dan mental pasien;

c. Menentukan pemeriksaan penunjang;

d. Menegakkan diagnosis;

e. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien

f. Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;

g. Menulis resep obat dan alat kesehatan;

h. Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;

i. Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan

j. Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek

HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER-PASIEN

ø Pasal 50

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak, yaitu:

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar; prosedur operasional;

c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;

d. Menerima imbalan jasa.

ø Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;

d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;

e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

ø Pasal 52

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;

c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

d. menolak tindakan medis; dan

e. mendapatkan isi rekam medis.

ø Pasal 53

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban :

a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;

b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;

c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

PENGADUAN

ø Pasal 66

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia .

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Sanksi disiplin dapat berupa:

a. Pemberian peringatan tertulis;

b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik;

c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

ø Pasal 73

(1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik

(2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

ø KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Pemohon: dr Anny Isfandyarie Sarwono,Sp.An, dkk tanggal 19 Juni 2007.

Putusan

Mengabulkan:

£ Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau”

£ Pasal 79 sepanjang mengenai “kurungan paling lama 1(satu) tahun atau”

£ Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e”

ø Pasal 75 Ayat (1)

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

ø Pasal 76

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

ø Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

ø Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izinpraktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

ø Pasal 79

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :

a. Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);

a. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau

b. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

ø Tuntutan Pidana

Kelalaian : 359-361 KUHP

Keterangan palsu :267-268 KUHP

Aborsi ilegal: 347-349 KUHP

Penipuan: 382 BIS KUHP

Perpajakan: 209, 372 KUHP

Euthanasia: 344 KUHP

Penyerangan seks:284-294 KUHP

ø Tuntutan Perdata

Pasal 1365 KUH Perdata :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantinya

Pasal 1366 KUH Perdata : Akibat kelalaian

Pasal 1367 KUH Perdata : Respondeat superior

Pasal 55 UU Kesehatan :

Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.

Salah satu doa yang mustajab adalah doanya orang sakit, jadi berhati-hatilah dengan doa doa mereka, Insya Allah kita akan selamat sebagai dokter

Shafira Rizqa Ananda